PBB: Genosida Muslim Rohingya Masih Berlangsung di Myanmar

Gema Indonesia Raya - Tim pencari fakta PBB menyebut genosida masih berlangsung terhadap warga muslim Rohingya di Myanmar hingga saat ini.

Hal itu disampaikan seiring misi PBB menyampaikan laporan mengenai krisis Rohingya ke Dewan Keamanan PBB. Tim PBB juga menyerukan agar masalah ini dibawa ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencari Fakta PBB mengenai Myanmar, mengatakan bahwa selain pembunuhan massal, konflik di Myanmar termasuk pengucilan populasi yang ditargetkan, pencegahan kelahiran, dan perpindahan luas di kamp-kamp.

“Itu genosida yang sedang berlangsung,” ujar Marzuki dalam konferensi pers seiring dirinya menyampaikan laporan timnya mengenai Myanmar dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (24/10) waktu setempat.

pengungsi Rohingya (Foto: REUTERS/Hannah McKay)

“Kami menganggap niat genosida dapat disimpulkan secara masuk akal,” imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (25/10).

Laporan misi pencari fakta PBB tersebut pertama kali dipublikasikan bulan lalu. Dalam laporan setebal 444 halaman itu, tim PBB menyerukan agar Dewan Keamanan PBB membawa masalah Myanmar ke ICC di Den Haag, Belanda atau membentuk pengadilan kriminal internasional ad hoc, seperti yang pernah dilakukan dengan Yugoslavia dulu.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa jenderal-jenderal top Myanmar, termasuk panglima militer Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan diadili atas genosida di negara bagian Rakhine.

Konflik di Rakhine tahun lalu telah menyebabkan sekitar 720 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Marzuki mengatakan, konflik tersebut juga telah menyebabkan sekitar 10 ribu warga Rohingya tewas dan 390 desa hancur.

“Kondisinya belum bisa untuk kembalinya warga Rohingya di Bangladesh ke Myanmar secara aman, bermartabat dan berkelanjutan,” kata Marzuki, seraya mengingatkan bahwa upaya pemulangan saat ini hanya akan berisiko timbulnya korban jiwa baru.

Pemerintah Myanmar telah membantah temuan misi PBB tersebut dan mempertanyakan independensinya. Myanmar juga menegaskan pihaknya sendiri telah membentuk komisi penyelidikan independen yang terdiri dari para diplomat Asia. Pemerintah Myanmar bersikeras bahwa kekerasan di Rakhine dipicu oleh para ekstremis Rohingya yang menyerang pos-pos perbatasan pada Agustus 2017. (dtk)