Kisruh Impor Beras, Ada 4 Data Berbeda

Kisruh Impor Beras, Ada 4 Data Berbeda

Gema Indonesia Raya - Mantan Staff Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu, angkat bicara terkait kisruh impor beras.

Menurut Said Didu, kisruh impor beras terjadi karena ada empat data yang berbeda.

Selain berbeda, data tersebut juga memiliki kepentingannya masing-masing.

Empat data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan.

Guna menyelesaikan masalah ini, menurut Said Didu harus ada ketegasan dari seorang pemimpin.

Pernyataan Said Didu tersebut diungkapkan melalui kicauan Twitternya, Kamis (20/9). Berikut tweetnya;

“Terkait kisruh masalah impor beras, ini disebabkan krn ada 4 data : 1) BPS, 2) Bulog, 3) Kementan, dan 4) Kemendag dg masing2 versi dan kepentingan. Dibutuhkan ketegasan pemimpin hadapi persoalan seperti ini,” kicau Said Didu.

sebelumnya, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso atau yang kerap disapa Buwas, menyatakan sampai tahun depan dirinya berkeyakinan Indonesia tidak membutuhkan impor beras.

Buwas yakin karena cadangan beras Bulog bisa capai 3 juta ton hingga akhir 2018.

Sementara hingga saat ini, cadangan beras Bulog capai 2,4 juta ton.

“Berdasarkan fakta dan data yang dihitung oleh para ahli dalam tim mengatakan dan merekomendasikan sampai bulan Juni 2019 tidak perlu impor,” tutur Buwas saat acara konferensi pers di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Rabu (19/9), lansir Kompas.

Buwas menjelaskan, tim tersebut melibatkan berbagai ahli lintas bidang seperti dari Bulog, pertanian, perekonomian, kepolisian hingga BIN.

“Karena harus dianalisis berdasarkan situasi,” sebutnya.

Hingga Agustus 2018 Bulog sudah mengimpor beras sebanyak 1,4 juta ton.

Menurut Buwas, beras impor tersebut tidak terserap ke pedagang-pedagang lantaran rendahnya permintaan.

“1,4 juta ton impor dari 1,8 juta itu diam di tempat. Oktober datang lagi 400.000 ton. Untuk operasi pasar dan rastra itu serapan dalam negeri,” ujarnya. (tn)