#CatatanRezim Buyback Indosat, Tergadainya Kerahasiaan Negara Hingga Kemustahilan Membelinya Kembali

Gema Indonesia Raya - Remaja itu membuka headsetnya, dan sayup masih terdengar deen as salam Sabyan di background music, seraya berujar,” Kenapa sih streaming dari kartu Indosat Ooredoo sekarang makin yahud aja ya?” Cowok di sebelahnya -yang secara diam-diam ternyata menjadi anggota buzzer penebar hoax dan fitnah- segera menimpalinya. “Siapa dulu dong presidennya, kan sekarang udah punya pemerintah, ingat gak waktu janji kampanye 4 tahun yang lalu,” katanya membusungkan dada.

Benarkah demikian, benarkah Indosat sudah dibeli kembali oleh pemerintah via akuisisi saham? Mari kita telusuri perjalanan kalimat buyback Indosat ini pembaca. Disimak nih gan.

Awal Janji

Dalam debat capres jilid ketiga pada Minggu 22 Juni 2014 malam, yang disiarkan oleh media televisi nasional. Calon presiden yang diusung oleh PDIP, Jokowi dengan lantang mengatakan pada lawan politiknya saat itu Prabowo Subianto, bahwa salah satu program kerja kabinetnya jika terpilih nanti adalah membeli kembali saham Indosat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 tersebut, juga menambahkan, bahwa ada klausul ketika Indosat dijual, yaitu bisa dibeli kembali oleh pemerintah.

“Klausulnya jelas, Indosat bisa diambil kembali, hanya belum kita ambil. Kuncinya hanya satu, kita buyback, kita beli kembali. Tapi ke depan ekonomi harus tumbuh 7 persen,” janji Jokowi.

Jokowi juga memaparkan alasan, penjualan Indosat oleh rezim Megawati adalah karena kondisi kuldesak. Keputusan itu terpaksa diambil saat menghadapi krisis ekonomi, sehingga menurutnya wajar jika Indosat dijual ke asing.

“Saat itu memang sedang terimbas krisis, bayangkan itu kita butuhkan uang anggaran untuk menggerakkan ekonomi kita. Dan kalau kita punya barang cuma satu-satunya, saya kira kita akan melakukan itu (menjual) tentunya,” ujar Jokowi saat itu.

Sementara itu, kubu yang dibela oleh Jokowi, yakni Presiden RI kelima, Megawati S.P juga turut menyikapi penjualan asset negara. Yang dikemudian hari menjadi skandal. Indosatgate. Hal ini dibuktikan dalam salah satu akun twitter – yang kini mendadak lenyap- admin akun @MegawatiSP kultuit sepanjang 23 cuitan. Penulis coba menyitir beberapa diantaranya ;

3. ) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMega

4.) Embargo Senjata AS dan tekad lunasi Utang ke IMF sementara manuver Kapal Induk AS Armada Pasifik di Laut Jawa terlalu sering. #Krisis

Kalau diperhatikan, cuitan ini hanyalah pembenaran dari kekeliruan rezim Megawati SP menjual secara serampangan asset negara. Karena bagaimana mungkin dalam nomenklatur APBN 2003-2004 anggaran pertahanan tidak dicantumkan. Sementara disisi lainnya, fakta mengatakan bahwa anggaran justru tersedot oleh Operasi Keamanan di Aceh. Hadapi aktifitas Gerakan Aceh Merdeka.

Menurut Menteri Keuangan Boediono dalam Rancangan APBN 2003 yang tertuang dalam pidato presiden Agustus 2002. Naiknya angka defisit dalam APBN, salah satunya disebabkan oleh adanya ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002 saat pembahasan APBN sedang berlangsung.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Anshari Ritonga pada 22/7/2003, Ia mengatakan asumsi-asumsi pada akhir tahun akan berubah karena tahun ini terjadi beberapa peristiwa. Operasi keamanan di Aceh merupakan satu hal yang menyedot anggaran pengeluaran.

Sebelumnya, Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan defisit anggaran hingga semester I tahun 2003 adalah sebesar Rp 6,5 triliun.

Jadi, klaim bahwa ada pesawat tempur F-18 Hornet yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI dalam kasus pulau bawean yang memang benar terjadi, namun tidaklah tepat dijadikan dasar pijakan sebagai policy untuk menjual asset negara. Seperti Indosat. Tentunya, bantahan utama datang dari letak strategisnya itu sendiri. Karena, dijualnya perusahaan jasa telekomunikasi seperti Indosat, justru akan membuat Indonesia menjadi telanjang bulat dalam konteks kerahasiaan negara juga publik. Coba disimak, apa saja masalahnya pembaca.

Masalah Yang Muncul

Pertama adalah, penjualan Indosat, ditenggarai juga satu paket dengan dilepasnya beberapa satelit, yang menjadi teknologi strategis karena memiliki fungsi ibarat indra manusia. Satelit merupakan aset strategis dunia masa depan – bahkan dengan teknologi militer bisa menjadi alutsista yang mematikan.

Diketahui, Indonesia belum mampu menggarap secara maksimal potensi ekonomis kekayaan angkasanya. Padahal dengan teknologi satelit yang didukung dengan teknologi komunikasi – wilayah udara Indonesia menjadi “jalan tol” lalu lintas saluran TV, TELPON dan INTERNET bagi milyaran akses dan transaksi antar manusia, perusahaan maupun negara setiap tahunnya. Jauh melebihi jumlah wisatawan yang datang mengunjungi Indonesia. Belum lagi lalu lintas pesawat-pesawat udara komersial yang lalu lalang melintas. Bayangkan berapa nilai rupiahnya dalam setahun.

Oleh karena itu, satelit adalah aset negara yang strategis. Satelit telah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara. Karena satelit yang terintegrasi dengan teknologi komunikasi dan teleskop merupakan panca indera suatu negara. Satelit dapat dipakai meramalkan iklim, memetakan daratan, memotret lokasi, mengindera sumber kekayaan alam, dan menjadi alat navigasi seperti GPS, dan lain sebagainya.

Yang kedua, bagi kepentingan asing yang sudah lama mengincar Indonesia, satelit PALAPA merupakan aset strategis pertama yang harus dilumpuhkan dan direbut untuk melemahkan Indonesia. Tanpa satelit, Indonesia menjadi buta dan tuli. Peluang itu datang di era pemerintahan Presiden Megawati yang diangkat menggantikan Presiden Gus Dur yang dijatuhkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001. https://nusantaranews.co/mengenang-indosat/

Itulah salah satu sebabnya, mengapa setiap kebijakan strategis negara. Atau mungkin pembicaraan rahasia para petinggi, dengan sangat mudah dapat diakses oleh teliksandi asing. Ingat, bagaimana SBY pernah mengemukakan adanya indikasi penyadapan oleh intel asing,

Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Ia menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) telah disadap oleh Australia.

Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, atau 10 tahun pasca penjualan disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.

“Target penyadapan juga termasuk 9 jajaran di lingkaran pemimpin Indonesia, termasuk the first lady, Kristiani Herawati atau lebih dikenal Ani Yudhoyono,” tulis The Guardian https://www.liputan6.com/global/read/748895/snowden-ponsel-sby-disadap-australia

Artinya adalah, penjualan mata dan telinga milik NKRI seperti Indosat tadi, jelas berpengaruh dalam konteks yang lebih luas. Lebih mematikan, dari sekedar menambal bolongnya APBN. Opsi lainnya mungkin masih banyak dapat diolah oleh Tim Ekonomi saat itu. Tapi jangan menjual tameng sakti pelindung angkasa Indonesia.

Juga sekali lagi, disini makin jelas terlihat betapa bodohnya keputusan menjual asset negara berupa perusahaan jasa telekomunikasi seperti Indosat. Karena otomatis rahasia negara para pejabat utama seperti Presiden sangat mudah dibaca oleh kepentingan asing.

Bagaimana mungkin kedaulatan negara akan dapat dipertahankan, jika perisai utama seperti satelit negara, sudah digenggam oleh kekuatan asing?

Sebagai informasi, Indosat merupakan bagian dari anak usaha milik BUMN yang bergerak pada bidang teknologi satelit. Pada 15 Desember 2002, Pemerintahan Presiden Megawati melepas 41,94 persen saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte.

Kemudian, Indosat diketahui telah diakusisi oleh Ooredoo Group, yang ketika itu dikenal sebagai Qatar Telecom, terjadi pada 2008. Kepemilikan saham Indosat saat ini terbagi antara Ooredoo sebesar 65 persen, Pemerintah RI sebesar 14,3 persen, Skagen AS sebesar 5,42 persen dan publik sebesar 15,29 persen.

Soal Janji Yang Berlumur Dusta

Dengan dijualnya asset negara Indosat dan kapal tangker pada masa rezim Megawati berkuasa. Jelas menunjukkan adanya keteledoran serta kepanikan dari para pembuat keputusan saat itu.

Beberapa masalah berderet lainnya, juga diperparah oleh manisnya janji Capres 2014 Jokowi, yang sekarang menyandang predikat sebagai pertahana dalam kontestasi Pilpres 2019.

Ia tanpa tedeng aling-aling menyebutkan bahwa ‘berjanji buyback Indosat jika terpilih nanti’ sebagai Presiden 2014-2019. Sementara masalah yang mencuat, justru saham Indosat itu, hampir tidak mungkin untuk dimiliki lagi oleh bangsa ini.

Masalah utamanya adalah, persyaratan ekonomi nasional tumbuh sebesar 7%, juga tidak memprediksi siapa pemilik saham mayoritas yang sedang pegang kendali atas Indosat. Apakah kalangan oportunis pemain saham internasional yang hanya meraup keuntungan semata, ataukah memang pemain strategis antar negara, yang bagi mereka uang adalah kebutuhan nomor sekian.

Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pengamat yang mengatakan hal sebaliknya dari janji-janji Joni eh Jokowi, terkait pembelian kembali saham Indosat.

Pertama, menurut pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, Ia mengatakan bahwa janji politik Jokowi yang akan membeli kembali saham Indosat hanyalah isapan jempol belaka. Pasalnya, pengusaha kaya raya Qatar tidak akan mungkin melepaskan begitu saja Indosat tersebut.

“Itu janji nggak mungkin terealisir karena pemiliknya sekarang kelompok pengusaha kaya dari Timur Tengah, Qatar. Mereka tidak butuh uang negara RI,” ungkap Effendi saat dihubungi NusantaraNews.co https://nusantaranews.co/berjanji-akan-buy-back-saham-indosat-pengamat-jokowi-ingkar-janji/ Senin (27/11/2017).

Dari timsesnya sendiri, juga turut berkomentar, bahwa APBN harus tersedia, sebab saat ini APBN kita masih defisit,” kata Tim Sukses Jokowi Arif Budimanta, Selasa (24/6), kepada Republika. https://m.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/25/n7p5oq-timses-jokowi-buyback-indosat-dilakukan-bila-anggaran-tersedia

Selain itu, dalam satu kesempatan wawancara , Timses Jokowi-JK mengatakan, salah satu syarat utama pembelian kembali Indosat adalah, Anggaran yang tersedia menjadi poin utama untuk melakukan buyback Indosat.

Arif mengatakan, langkah yang akan dilakukan dalam buyback Indosat bisa dengan dua cara, yakni dengan mekanisme di pasar modal atau negosiasi dengan pihak terkait. Buyback Indosat bisa dilakukan setelah adanya anggaran negara.

“Ekonomi negara juga harus tumbuh dulu (sebesar 7%),” kata Arif.

Persoalan harga pembelian, Arif mengatakan tidak bisa ditentukan saat ini. Pembelian kembali Indosat tentunya harus dibeli dengan harga yang wajar. Tergantung pada situasi pada saat pembelian dilakukan. Namun tentu ada batas yang wajar.

Bahkan menurut Mantan Presiden RI ke 4, Almarhum Gus Dur, di salah satu kesempatan dengan Koalisi Nasional di sekretariat bersama Koalisi Nasional, Jl. Penjernihan, Jakarta, Senin (10/02/2003) siang.

Gus Dur mengatakan, penjualan Indosat tersebut melanggar undang-undang dasar, kata Gus Dur, karena pada Pembukaan UUD 45 negara harus memelihara hajat kebutuhan hidup orang banyak.

Gus Dur melanjutkan, keamanan nasional termasuk hajat hidup orang banyak. “Dengan divestasi Indosat, maka kode-kode intelijen dapat diketahui oleh orang-orang yang membeli Indosat. Berarti keamanan negara kita tidak akan terjamin,” jelas Gus Dur di web : www.gusdur.net/id/berita/gus-dur-tolak-buku-putih-penjualan-indosat-versi-laksamana

Komentar lainnya menyangkut penjualan kontroversial Indosat digelar dalam acara Dialog Publik: Mengungkap Sejarah Sisi Gelap Penjualan Indosat di Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2014, yang dimuat dalam portal berita TEMPO https://bisnis.tempo.co/read/588263/penjualan-indosat-fuad-bawazier-megawati-keliru

Mantan Dirjen Pajak Departemen Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, waktu itu Indosat masuk dalam lima perusahaan yang memberikan pajak terbesar untuk negara. “Habis Indosat dijual, hilang sudah (pajak). Labanya dinikmati di luar negeri,” ujar Fuad, yang juga bekas Menteri Keuangan era Presiden Soeharto.

Dia menilai, sekitar tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan tidak dalam kondisi krisis yang mengharuskan dijualnya Indosat untuk menutup APBN. Akibat penjualan ini, menurut dia, negara rugi berkali lipat, bahkan sampai saat kini. “Sangat merugikan. Bukan hanya satelit, harga diri bangsa, penerimaan pajak, dan dividen melorot,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah, mantan Menkominfo periode 2004-2009, Sofyan Djalil ikut memberikan penjelasan, bahwa pembelian kembali saham atau buyback sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian jual beli atau sales and purchase agreement (SPA).

Sebagai penutup, patut dipertanyakan kembali oleh publik. Soal janji buyback Indosat ini, sebab sampai saat ini seperti sama-sama diketahui. Ekonomi Nasional hanya tumbuh kisaran 5,2% saja. Belum lagi syarat berat lainnya untuk buyback Indosat tadi, seperti harga pembelian yang akan menuruti harga pasar saat ini. Ditengah amukan dollar yang mencapai angka 14 800an rupiah, diprediksi janji ini tinggalah janji semu saja. Ditambah defisit neraca transaksi berjalan, mafia impor yang makin menggila hingga seret rupiah ke titik nadir. Hampir dapat dipastikan, janji buyback Indosat, hanyalah ornamen pemanis saja dalam kontestasi Pilpres 2014 yang lalu.

Sekian.

-Lukman Hakim-

Sumber ; Paradok.hol.es