BEM Se- Indonesia Demo di 24 Kota, Tuntut Kedaulatan Pangan Jokowi

BEM Se- Indonesia Demo di 24 Kota, Tuntut Kedaulatan Pangan Jokowi

Gema Indonesia Raya - BEBERAPA hari ini di sosial media beredar informasi, baik dalam bentuk gambar atau video, tentang aksi represif aparat kepolisian dalam menghalau aksi demonstrasi para mahasiswa di sejumlah daerah yang menuntut peran pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Puluhan mahasiswa terluka, sebagian malah berdarah-darah.

Bahkan, terdapat sejumlah mahasiswa yang diangkut ke kantor polisi. Aksi represif ini mendapat kecaman dari banyak pihak.

Sebagian menyebut “demokrasi di Indonesia mulai luntur”.

Polisi, yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, dianggap para netizen justru membungkam suara-suara kritis mahasiswa.

Namun, hal itu ternyata tidak menyurutkan niat para mahasiswa untuk tetap kritis membela rakyat.

Bahkan, pada Senin (24/9/2018), Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa akan kembali turun ke jalan.

Mereka akan melakukan aksi serempak di 24 titik di Indonesia dengan mengangkat isu kedaulatan pangan #PertanianTakBerdaulat.

BEM Seluruh Indonesia Gelar Aksi di 24 Kota, Tuntut Kedaulatan Pangan

“Besok merupakan momentum yang diperingati secara nasional sebagai Hari Tani. Dengan berbagai problematika pertanian yang ada, menandakan bahwa pertanian belum sepenuhnya berdaulat,” ujar Moh. Wildan Habibi, Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten, Minggu (23/9/2018).

Wildan sendiri akan memimpin aksi para mahasiswa di Jabodetabek-Banten dalam gerakan yang dinamai Aksi Tugu Tani mulai pukul 10.00.

Mereka akan berkumpul di Tugu Tani kemudian akan berorasi di kantor Kemendag, Kantor KKP kemudian ke Istana Negara. 

“Maka dari itu kami dari Aliansi BEM SI Wilayah Jabodetabek dan Banten mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk bergabung dalam Aksi Tugu Tani,” ungkapnya.

Wildan menyatakan, dalam aksinya, mereka akan mengajukan sejumlah tuntutan.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menuntaskan target program Perhutanan Sosial seluas 4,38 juta ha dan Tanah Objek Reforma Agraria seluas 9 juta ha.

Mendesak pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian lokal serta meminimalisir impor bahan pangan.

• Menuntut pemerintah untuk menyingkronkan data pertanian dari bebrbagai lembaga survei.
• Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria.
• Mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminaslisasi petani dan mahasiswa.
• Menuntut realisasi janji pemerintah swasembada pangan 2017 melalui Upsus Pajale.
• Menuntut pemerintah untuk konsistten dalam penegakan hukum soal illegal fishing.

“Kita kaya, tapi kita miskin. Kita besar, tapi kita kerdil. Kita merdeka, tapi kita terjajah!#PertanianTakBerdaulat,” seru Wildan menggambarkan kondisi yang ia lihat saat ini. (kf)